Home / berita umum / Uang Jadi Barang Bukti Korup Project Keramba Jaring Apung

Uang Jadi Barang Bukti Korup Project Keramba Jaring Apung

Uang Jadi Barang Bukti Korup Project Keramba Jaring Apung – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengambil alih uang tunai sebesar Rp 36, 2 miliar dari PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus. Uang itu bakal jadikan tanda bukti dalam perkara sangkaan korupsi project keramba jaring apung (KJA) terlepas pantai (offshore) punya Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) di Kota Sabang.

Uang tunai yang dikembalikan PT Perinus salah satunya uang pecahan Rp 100 ribu sekitar 29 plastik, pecahan Rp 50 ribu sekitar 14 bal dan recehan beberapa Rp 10 juta lebih. Uang itu diantar ke Kejati Aceh memanfaatkan dua unit mobil.

” Jumlahnya uangnya Rp 36, 2 miliar. Ini bakal kita titipkan di rekening penampungan dengan pada bank BRI Cabang Banda Aceh. Serta kedepannya bakal jadikan tanda bukti dalam masalah ini, ” kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi terhadap wartawan di Kejati Aceh, Kamis (18/7/2019) .

Perkara sangkaan korupsi ini mulai diusut penyidik Kejati Aceh semenjak sekian hari. Perkara ini diawali disaat KKP kerjakan penyediaan project budidaya keramba jaring apung terlepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu budget sebesar Rp 50 miliar.

Ongkos project itu bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan serta obat ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya KKP tahun budget 2017. Dalam prosedurnya PT Perinus sebagai BUMN jadi pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 45, 5 miliar.

Pembuatan project di Kota Sabang juga dilaksanakan. Sesudah perubahan tahun, penyidik Kejati Aceh mulai mencium aroma sangkaan korupsi pada project itu. Penyidikan juga dilaksanakan.

Menurut Munawal, isyarat pelanggaran yang dilaksanakan dalam project itu salah satunya hasil kerjaan yang dilaksanakan PT Perinus sebagai relasi tidak pas kontrak. Hal semacam itu disaksikan dari tak selesainya 100 % pembuatan project itu.

Penyidik menilainya hal semacam itu sebagai kelengahan dari PT Perinus jadi pelaksana dan lemahnya pengawasan dari PT Perinus. Penyidik menyoroti berkaitan rincian dalam protek keramba jaring apung ini.

Tidak hanya itu, jelas Munawal, ada juga isyarat kelebihan bayar yang tak sama dengan term sama seperti dalam persetujuan, ialah term I dibayarkan 50% dari harga kontrak barang (7 item) udah ada di tempat perakitan BPKS Sabang.

Sesaat term II dibayarkan 25% apabila workboat serta net cleaner ada di tempat perakitan serta 100% sesudah semua dibuat. Akan tetapi nyatanya perakitan dilaksanakan oleh faksi Norwegia pada Januari 2018, dan pada 29 Desember 2017 PT Perinus udah dibayarkan sebesar Rp. 40 miliar.

Dalam soal ini, PPK KKP didapati udah membayarkan sebesar 89% dari yang selayaknya 75%. Punya arti ada kelebihan pembayaran 14% atau Rp 6. 630. 540. 000 (Rp. 40. 819. 365. 000 (89%) – Rp. 34. 188. 825. 000 (75%) .

Sesudah menyelidik perkara ini, penyidik Kejati Aceh setelah itu periksa beberapa orang yang turut serta dalam project itu. Penyidik pada Kamis 4 Juli lalu udah kerjakan penyitaan dua unit kapal jaring apung keramba serta perabotan dalam dua unit gudang dan perabotan jaring apung di Pelabuhan CT 3 serta 1 Kota Sabang.

” Saksi yang udah kita check sejumlah 19 orang. Belumlah ada yang diputuskan jadi terduga. Pengembalian uang ini hari sebagai iktikat baik dari PT Perinus sebagai relasi, ” papar Munawal.

About penulis77