Home / berita umum / Terlibat Mark Up Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pasuruan Diperiksa

Terlibat Mark Up Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pasuruan Diperiksa

Terlibat Mark Up Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pasuruan Diperiksa – Dana besar pemerintah yang mengalir ke desa amat mengundang hasrat. Beberapa kepala desa serta fitur tergoda untuk ‘memainkannya’ untuk ambil keuntungan pribadi.

Modus ‘memainkan’ uang negara melalui cara mengerjakan penggelembungan (mark up) aturan ini dijalankan Kepala desa Dompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, MN (50) . Dalam laganya, MN ajak serta bendaharanya, MS (42) .

Kejahatan korupsi kepala desa serta bendahara ini terendus aparat penegak hukum. Sesudah lewat proses pengumpulan bukti-bukti mendalam, kedua-duanya pada akhirnya ditangkap penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan.

” Kedua-duanya kami amankan sesudah dijalankan pengumpulan bukti-bukti mulai sejak Maret 2017, ” kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Slamet Santoso di Polres Pasuruan Kota, Jalan Gajah Mada, Pasuruan, Kamis (13/12/2018) .

Menurut Slamet, kepala desa serta bendahara itu udah diputuskan menjadi terduga mark up aturan desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) atau dana desa (DD) . Kedua-duanya disangka lewat cara bersama ‘memainkan’ saluran dana dari dua sumber itu pada tahun aturan 2015.

Slamet menyampaikan sebelum pelaku kepala desa serta bendahara ditangkap serta diputuskan terduga, penyidik mengecek 84 saksi. Mulai unsur posyandu, ketua RT, tokoh orang sampai saksi paka auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur, dan saksi paka hukum pidana dari perguruan tinggi. Penyidik pun mengecek 5 bendel surat pertanggungjawaban (SPj) Desa Dompo untuk tahun aturan 2015.

Slamet memaparkan, saluran dana yang bersumber ADD tahun aturan 2015, dipakai untuk membayar honor 19 Ketua RT serta 21 kader Posyandu. ” Tiap-tiap bulan, ketua RT serta kader posyandu terima honor sebesar Rp 100 ribu. Tapi dalam SPj di-mark up jadi Rp 150 ribu, ” terangnya.

Sesaat modus korupsi aturan Dana Desa dijalankan dengan me-mark up aturan berkaitan kepentingan tiga project infrastruktur di Desa Dompo. Yaitu project plengsengan, pavingisasi, serta tembok penahan tanah.

” Dalam berbelanja material, harga tidak sesuai SPj. Ada pula pembelanjaan yang fiktif, ” tandas Slamet.

Kerugian negara gara-gara penggelembungan aturan yang disangka dijalankan ke-2 terduga raih Rp. 152. 278. 183.

Ke-2 terduga dijaring masalah 2 atau Masalah 3 atau Masalah 9 UU RI nomer 31/1999 seperti di ubah dengan UU RI nomer 20/2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ultimatum hukuman sedikitnya 4 tahun, optimalnya 20 tahun pidana penjara.

About admin