Home / berita umum / Ajuan Gugat Caleg Hanura Ditolak Oleh MK

Ajuan Gugat Caleg Hanura Ditolak Oleh MK

Ajuan Gugat Caleg Hanura Ditolak Oleh MK – Mahkamah Konstitusi (MK) menampik permintaan tuntutan calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Hanura bernama Barita Sidabutar. Hakim menyebutkan mahkamah tak berotoritas mengadili tuntutan itu.

” Mahkamah tak berotoritas mengadili permintaan pemohon selama dapil Kota Pekanbaru II, ” kata hakim ketua Anwar Usman waktu membacakan amar ketetapan PHPU dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019) .

Permintaan tuntutan masalah ini bernomor 34-13-04/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019. Tuntutan ini Konflik Hasil Penentuan Umum (PHPU) DPR-DPRD Propinsi Riau Tahun 2019. Barita Sidabutar sebagai pemohon.

Dalam permintaan, Barita menuntut relasi separtainya yg mendapatkan nada paling banyak, ialah Krismat Hutagalung. Barita mengharap MK mendiskualifikasi Krismat sebab udah kerjakan penyimpangan yg terbentuk, sistematis, serta masif (TSM) dengan memalsukan ijazah SMA serta sarjana teologi.

Surat Ketetapan yg disuruh Barita diskualifikasi adalah nomer : 48/HK. 03. 1-Kpt/1471/KPU-Kota/V/2019 mengenai Pemastian Penghitungan Hitungan Pengumpulan Nada Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 gara-gara udah kerjakan pelanggaran Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2019. Menurut hakim, permintaan pemohon salah objek sampai mahkamah tak berotoritas mengadili tuntutan itu.

” Kalau lantas objek permintaan pemohon benar, pemohon sebagai individual calon anggota DPRD Kota Pekanbaru harus ajukan permintaan konflik hasil pemilu terhadap mahkamah dengan mengikutkan surat rujukan dari DPP partai politiK yg tanda-tangani ketua umum serta sekjen parpol yg terkait, ” kata hakim.

Terkecuali itu, hakim menjelaskan Barita tak mendapat surat rujukan atau perjanjian dari DPP Hanura. Karena itu, hakim tidak bisa perhitungkan permintaan pemohon.

” Kalau pemohon sampai persidangan kontrol pendahuluan 12 Juli 2019 tak mendapat surat rujukan perjanjian dari DPP parpol yg ditanda tangani ketua umum serta sekjen dalam soal ini Hanura. Oleh sebab permintaan salah objek jadi eksepsi serta inti permintaan tidak bisa diperhitungkan, ” tutur hakim.

About penulis77